![]() |
| Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Doni Akbar |
Menurut Doni Akbar, Pertamina memang memiliki
laporan keuangan Semester I yang solid dan baik, kinerja yang patut
diapresiasi. Namun, kelangkaan yang berulang di beberapa daerah menandakan ada
permasalahan tidak hanya pada rantai distribusi karena gangguan pengiriman
tetapi juga dugaan penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Mitigasi perlu dilakukan sebelum antrean terjadi di SPBU.
Pertamina perlu menyediakan buffer stok yang memadai, terutama di wilayah
rawan, dengan dukungan digitalisasi pemantauan stok dari kilang, terminal,
mobil tangki, hingga SPBU,” terang Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI Doni
Akbar di komplek Parlemen, Kamis (12/11).
Menurut Doni, data yang terintegrasi dalam dasbor
days of cover per produk, provinsi, dan terminal, lengkap dengan ambang EWS dan
waktu respons akan memudahkan deteksi pola pembelian tidak wajar, sehingga
dugaan penimbunan dan penyalahgunaan dapat ditindak lebih cepat. Maka,
koordinasi dan sinergi dengan TNI dan Polri perlu diperkuat, dengan penindakan
berbasis data yang akurat dan transparan.
“Untuk mengatasi masalah distribusi, PT Pertamina
saya sarankan melakukan penambahan dan optimalisasi armada darat dan laut,
penguatan kapasitas penyimpanan dan fasilitas terminal, serta percepatan
distribusi dari terminal utama ke terminal akhir. Penambahan mobil tangki lewat
spot charter dan perpanjangan usia mobil tangki hingga 12 tahun memang menambah
kapasitas dalam jangka pendek, tetapi berisiko pada biaya dan keselamatan. Hal
tersebut perlu diperhatikan,” cetusnya.
Menurutnya langkah peningkatan kapasitas armada
berbasis proyeksi permintaan, kontrak pasokan jangka menengah, keterbukaan data
stok per wilayah kepada publik, serta peningkatan produksi hulu, ketahanan
pasokan BBM dapat dijaga tanpa mengorbankan keselamatan, keadilan distribusi,
dan kepercayaan masyarakat.
“Perencanaan semacam ini harus matang dibuat dalam
roadmap oleh Pertamina,” tandasnya.
Doni menambahkan, dalam jangka menengah-panjang,
ketergantungan pada impor harus diatasi dengan meningkatkan kapasitas produksi
minyak dan gas di dalam negeri. “Penguatan ketahanan energi nasional karenanya
harus mencakup optimalisasi produksi kilang, diversifikasi sumber dan jalur
impor minyak mentah maupun produk BBM, serta penguatan cadangan dan stok
nasional,” tutupnya.

0 Komentar